Tulisankita.com – Kinerja PT Geo Dipa Energi (Persero) atau GDE, tengah disorot. Pasalnya, perusahaan pelat merah di bawah pengampunan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu, tak kunjung mempublis laporan keuangan 2025.
Sorotan pada GDE ini, sejalan dengan rencana peralihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang notabene merupakan rumpun BPI Danantara ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Perusahaan finance pelat merah itu diminta Presiden Prabowo untuk memangkas suku bunga pinjamannya, dari 24% menjadi di bawah 9%.
Peralihan status 2 entitas bisnis itu disebut Menteri Purbaya, menggunakan mekanisme tukar guling. Dari sebelumnya GDE yang merupakan perusahaan panas bumi di bawah Kemenkeu, bakal menjadi komposan BPI Danantara.
Isu tukar guling ini menjadi sorotan publik yang masih menunggu realisasi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta suku bunga pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen.
Temuan redaksi Tulisankita.com menunjukkan PT Geo Dipa Energi belum mempublikasikan laporan keuangan tahun buku 2025 ke ruang publik hingga saat ini.
BACA JUGA : PNM Mekaar Pegang Aset Rp57 Triliun, Kapan Bunga Pinjaman Turun di Bawah 9 Persen?
Walaupun, perusahaan diketahui telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 pada 26 April 2026 sebagaimana diumumkan melalui akun Instagram resmi @geodipaenergi.
Namun dalam publikasi itu, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana performa keuangan perusahaan sepanjang 2025.
Sebagai data pembanding, laporan keuangan (audited) PT Geo Dipa Energi tahun 2024 yang dirilis pada 27 Maret 2025 memperlihatkan posisi aset perusahaan energi panas bumi tersebut masih cukup besar.
Berikut gambaran kondisi keuangan PT Geo Dipa Energi 2024:
- Total aset mencapai Rp7,80 triliun.
- Aset lancar tercatat Rp1,40 triliun.
- Aset tidak lancar mencapai Rp6,39 triliun.
- Kas dan setara kas naik menjadi Rp808 miliar dari sebelumnya Rp377 miliar.
- Piutang usaha pihak berelasi tercatat Rp208 miliar.
- Persediaan berada di level Rp37,79 miliar.
- Rekening yang dibatasi penggunaannya mencapai Rp230 miliar pada aset lancar.
Di sisi aset jangka panjang, struktur investasi Geo Dipa juga cukup dominan pada sektor eksplorasi dan infrastruktur energi.
Berikut rincian aset tidak lancar PT GDE:
- Aset tetap mencapai Rp5,13 triliun.
- Aset eksplorasi geothermal tercatat Rp99,20 miliar.
- Rekening yang dibatasi penggunaannya mencapai Rp676 miliar.
- Aset hak guna berada di kisaran Rp12,95 miliar.
- Pajak pertambahan nilai dan bonus produksi yang dapat ditagihkan kembali mencapai Rp298 miliar.
Data tersebut memperlihatkan bahwa Geo Dipa memiliki basis aset infrastruktur energi yang cukup kuat, terutama pada sektor pembangkit dan pengembangan panas bumi nasional.
Namun publik hingga kini belum mendapatkan gambaran resmi terkait performa laba rugi perusahaan sepanjang 2025 karena laporan terbaru belum dipublikasikan secara terbuka.
Kondisi ini menjadi sorotan karena proses tukar guling antara PNM dan Geo Dipa dipandang bukan sekadar perpindahan aset BUMN biasa, melainkan berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan ultra mikro nasional dan restrukturisasi aset negara di bawah ekosistem Danantara.
Di sisi lain, proses teknis restrukturisasi BUMN juga dinilai akan melibatkan banyak aspek mulai dari valuasi aset, audit independen, pengalihan kepemilikan saham, hingga sinkronisasi kepentingan fiskal pemerintah.
Bagi publik, isu ini tidak hanya soal siapa yang mengendalikan PNM Mekaar ke depan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pembiayaan ultra mikro dengan bunga murah tanpa membebani kesehatan keuangan negara maupun BUMN terkait.
Geo Dipa sendiri selama ini dikenal sebagai perusahaan energi terbarukan yang fokus pada pengembangan geothermal atau panas bumi nasional. Posisi perusahaan di bawah Kementerian Keuangan membuat setiap perubahan struktur korporasi berpotensi menjadi perhatian investor, regulator, dan pelaku industri energi.
Sementara itu, jutaan nasabah ultra mikro PNM Mekaar masih menunggu kepastian realisasi penurunan bunga pinjaman yang dijanjikan pemerintah.
