Aroma keluhan atas lonjakan beban belanja pegawai, mulai terendus di sejumlah daerah. Salah satunya di Pemkot Bengkulu.
Wilayah otonom dengan Pendapatan Daerahnya sebesar Rp1.212,77 Miliar itu, memiliki angka Belanja Pegawai sebesar Rp 657,32 Miliar.
Suntikan tambahan fiskal dari pusat kita sangat dinanti. Kasus semacam ini, jamak terjadi di level Pemda se Indonesia.
Kemandirian fiskal daerah di Indonesia kembali diuji pada tahun anggaran 2026. Isu krusial mengenai penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi “kerikil dalam sepatu” bagi banyak Pemerintah Daerah (Pemda).
Di tengah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemda kini menaruh harapan besar pada intervensi anggaran dari Pemerintah Pusat melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (earmarked).
Studi Kasus Kota Bengkulu: Menanti “Angin Segar” dari Pusat
Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu secara terbuka mulai menyuarakan kegelisahan terkait beban fiskal penggajian PPPK.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, Pemkot Bengkulu menegaskan posisi mereka yang masih bergantung pada dukungan pendanaan pusat.
Mengutip laporan dari Media Center Kota Bengkulu bertajuk “Pemkot Bengkulu Menanti Angin Segar Pusat”, pemerintah daerah saat ini sedang berupaya melakukan harmonisasi anggaran agar pemenuhan hak-hak pegawai tetap terjaga tanpa mengorbankan pembangunan infrastruktur publik.
Harapannya, Pemerintah Pusat memberikan kepastian tambahan alokasi dana agar tidak terjadi ketimpangan dalam postur belanja daerah.
Bedah Postur APBD Kota Bengkulu 2026
Berdasarkan data terbaru dari portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), postur APBD Kota Bengkulu tahun 2026 menunjukkan tekanan yang cukup signifikan pada sektor belanja operasional.
-
Pendapatan Daerah: Rp1.212,77 Miliar
-
Belanja Daerah: Rp1.213,07 Miliar
-
Belanja Pegawai: Rp657,32 Miliar
Jika dikalkulasi, persentase Belanja Pegawai Kota Bengkulu mencapai 28,71% dari total Pendapatan Daerah.
Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga kekuatan fiskal daerah tersedot untuk gaji dan tunjangan, meninggalkan ruang gerak yang semakin sempit untuk belanja modal dan pelayanan publik lainnya.
Kondisi Nasional: 545 Pemda dalam Tekanan Serupa
Fenomena “sesak napas” fiskal ini bukan hanya milik Bengkulu, melainkan menjadi corak nasional. Berdasarkan data SIKD per 06 Mei 2026 yang merangkum data dari 545 Pemda, terlihat pola belanja yang serupa secara masif.
Tabel Postur APBD Nasional (Data s.d Mei 2026):
| Uraian | Anggaran (Miliar Rp) | Realisasi (Miliar Rp) | Persentase (%) |
| Pendapatan Daerah | 1.187.189,49 | 234.088,64 | 19,72% |
| PAD | 429.193,37 | 81.317,56 | 18,95% |
| Belanja Daerah | 1.250.442,94 | 219.888,85 | 17,58% |
| Belanja Pegawai | 504.740,64 | 132.761,31 | 26,30% |
Sumber : Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) – Kemenkeu RI (Data per 06 Mei 2026).
Secara nasional, alokasi Belanja Pegawai menyentuh angka Rp504,7 Triliun atau sekitar 26,30% dari total postur anggaran daerah.
Tingginya angka ini menjadi bukti kuat bahwa pengangkatan PPPK secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya dibarengi dengan peningkatan kapasitas PAD daerah yang signifikan.
Analisis: Dilema UU HKPD dan Beban PPPK
Berdasarkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pemda ditargetkan untuk membatasi belanja pegawai maksimal di angka 30%.
Dengan posisi nasional di angka 26,30% dan Kota Bengkulu di 28,71%, banyak daerah kini berada di “zona kuning” atau ambang batas maksimal.
Ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi momok. Tanpa adanya jaminan tambahan DAU khusus untuk gaji PPPK, Pemda dikhawatirkan akan melakukan pemangkasan besar-besaran pada sektor belanja esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi menutupi kewajiban gaji pegawai.
